Logika Utilitarisme

Jeremy Bentham, pemikir berkebangsaan Inggris mengatakan tindakan atau pilihan bisa dikatakan sudah benar secara moral jika mendatangkan kebahagiaan bagi banyak orang. Dengan kata lain, tidak peduli apakah tindakan anda itu salah, korup atau mengakibatkan nyawa segelintir manusia melayang, selama konsekuensinya atau hasil akhirnya adalah demi kebahagiaan orang yang lebih banyak, maka bisa saja dibenarkan.

Konsep ini disebut utilitarianisme atau konsekuenisme karena lebih mengutamakan kemanfaatan yang lebih besar. Kaitannya dengan analogi kereta yang disinggung di Pembenaran Moral, sah-sah saja mengorbankan 1 orang untuk keselamatan 5 lainnya. Sistem demokrasi yang kita puja juga berbasis kesini, yang oleh para kritikusnya disebut tidaklah lebih dari sebuah tirani mayoritas atas minoritas dalam aspek tertentu.

Pria yang hidup di abad awal abad ke-19 itu juga berbicara tentang pentingnya otoritas. Artinya, sebuah produk hukum atau kebijakan bisa diukur jika secara resmi dibuat oleh kekuasaan yang berdaulat (eksekutif, legislatif dan judikatif). Dengan demikian, pelaksanaannya, terlepas apakah baik atau buruk sudah cukup untuk mengukuhkan validitas moralnya.

Utilitarisme percaya bahwa otoritas lebih penting daripada persoalan apakah itu benar, adil atau diinginkan oleh orang-orang yang menjadi subjeknya. Misalnya, sekalipun anda pada faktanya telah memiliki sebidang tanah yang diakui secara tradisional jauh sebelum negara ada, akan tetapi keabsahannya bisa dipersoalkan hanya karena anda tidak memiliki bukti legal, biasanya berupa sertifikat dari negara. Otoritas menjadi dasar dari legal positivism yang cenderung represif atau memaksa.

Ini juga pernah menjadi perdebatan diantara praktisi hukum selama pelaksanaan pengadilan militer international untuk para petinggi perang Nazi (The Nurenbeg International Military Tribunal) pada 1945. Para positifis tidak membantah tindakan pemusnahan terhadap umat Yahudi adalah perbuatan yang sangat kejam, tidak manusiawi dan immoral. Namun, mereka berpendapat Hitler dan administrasinya melakukannya berdasarkan hukum yang dibuat dan disetujui secara konstitusional saat itu, sehingga valid secara hukum. Positifist tidak mengatakan bahwa hukum semacam itu harus dipatuhi. Mereka hanya berpesan supaya debat tentang salah atau tidaknya perbuatan itu harus terpisah dari konteks pengaturannya (legislasi) sendiri.

2 thoughts on “Logika Utilitarisme

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.